Kendari, JurnalSultra.com – Pemerintah Kota Kendari menggelar penandatanganan kesepakatan bersama terkait isu-isu strategis pembangunan tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Jumat (31/1/2025) ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan media cetak maupun elektronik.
Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi, serta Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto. Dalam sambutannya, Parinringi menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Melalui forum ini, pemerintah berupaya menggali data dan informasi dari masyarakat untuk menyempurnakan rancangan RKPD. Skala prioritas pembangunan akan dituangkan dalam rencana kerja yang lebih matang,” ujar Parinringi.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus dalam kesepakatan ini antara lain penyediaan infrastruktur perkotaan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing ekonomi. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Parinringi menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
“Konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kendari,” tutupnya.
Pembangunan Kota Kendari ke depan dapat lebih terarah dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
