Kendari, JurnalSultra.com – Forum Satu Data Indonesia (SDI) terus menguatkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data di tingkat daerah. Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Aryani, menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia semakin diperkuat dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
“Tahun lalu, kami sudah menetapkan SOP yang mengatur bagaimana penerapan prinsip standar data, termasuk alurnya. SOP ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan data berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Sri Aryani dalam rapat koordinasi bersama Kominfo, BPS, dan Bappeda di Command Center Balai Kota Kendari, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Sri Aryani menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran krusial sebagai walidata dalam proses pengelolaan data daerah. Tugasnya mencakup penjaminan kualitas data sejak tahap persiapan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan data.
Selain itu, Forum SDI juga bertugas menyusun daftar data dan rencana aksi terkait data yang harus disediakan oleh daerah. Daftar ini disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dan mengacu pada dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Forum SDI memastikan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau dikeluarkan oleh lebih dari satu instansi. Dengan daftar data yang jelas, setiap OPD memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan merilis data sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” tambah Sri Aryani.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kominfo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data. Dengan struktur data yang jelas, Kominfo dapat meminta data dari OPD secara sistematis, sehingga proses penyediaan data menjadi lebih efisien dan akurat.
Melalui Forum SDI, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola data yang lebih terintegrasi, akurat, dan terpercaya. Langkah ini menjadi kunci dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih baik.
