Kolaka, JurnalSultra.com – Pemerintah Kota Kendari turut serta dalam Rapat Pembahasan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Command Center, Rabu (5/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota, Pj Sekda, Ketua DPRD, serta kepala OPD terkait.
IPKD merupakan instrumen baru yang dirancang untuk mengukur efektivitas kebijakan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa program MCP telah dijalankan sejak tahun 2018. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Implementasi pelaksanaan kolaborasi dan sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri sangat penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih baik serta berdampak positif terhadap percepatan pencegahan korupsi,” jelasnya.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2024, KPK telah menangani 38% kasus korupsi di tingkat kabupaten/kota dan 12% di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih perlu diperbaiki secara berkala melalui evaluasi menyeluruh.
“Tata kelola pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memperbaiki ekosistem pencegahan korupsi,” tambahnya.
